Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis

Evaluasi Kebijakan Tax Amnesty Jilid I dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

2026-10-10T14:52:42+00:00

Penelitian ini berfokus kepada evaluasi kebijakan Tax Amnesty Jilid I yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan spesifikasi pendekatannya yaitu peraturan perundang-undangan. Sumber data diambil melalui peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, hasil penelitian hukum, doktrin hukum, dan buku hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tax Amnesty Jilid I berhasil menambah jumlah wajib pajak. Namun, penambahan wajib pajak yang terdaftar ini tidak dapat berbanding lurus dengan peningkatan indeks kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Kemudian menurut Teori Tujuan Hukum maka dari segi keadilan Undang-Undang Pengampunan Pajak belum memenuhi asas keadilan distributif. Namun, kebijakan ini telah memenuhi segi kemanfaatan masyarakat dan kepastian hukum karena dapat menjalankan roda perekonomian negara melalui dasar hukum yang jelas, dengan catatan dalam ranah implementasinya tidak disertai dengan kepentingan tertentu.

Model Integrasi Halal Lifestyle, Digitalisasi Keuangan Syariah, Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

2026-10-24T02:07:30+00:00

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan pendekatan integratif yang mampu menghubungkan perilaku konsumsi halal, layanan keuangan syariah berbasis digital, dan penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan merumuskan model integrasi halal lifestyle, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konseptual terhadap literatur ilmiah, publikasi kelembagaan, serta dokumen kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep, sintesis temuan penelitian terdahulu, dan konstruksi hubungan antarkomponen dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Hasil sintesis konseptual mengarah pada model yang menempatkan halal lifestyle sebagai penggerak permintaan pasar, digitalisasi keuangan syariah sebagai pendukung transaksi dan akses pembiayaan, serta pemberdayaan UMKM sebagai penghubung antara permintaan dan kapasitas produksi. Ketiga komponen tersebut berpotensi memperkuat rantai nilai halal, inklusi keuangan, produktivitas usaha, dan daya saing sektor halal. Namun, efektivitas model dan besarnya pengaruh setiap komponen masih memerlukan pengujian empiris. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kerangka integrasi ekonomi syariah yang berorientasi pada produktivitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat.

Perlindungan Konsumen terhadap Rating dan Review Palsu pada Platform E-Commerce: Analisis Hukum Praktik Perdagangan Digital di Indonesia

2026-11-04T12:04:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap praktik rating dan review palsu berdasarkan hukum positif Indonesia, serta menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dan platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi rating dan review palsu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata. Praktik tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha dan/atau platform e-commerce. Di samping itu, platform e-commerce berkewajiban menjamin keandalan informasi dalam sistemnya guna memberikan perlindungan kepada konsumen.dan menimbulkan tanggungjawab perdata berupa kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha dan platform e-commerce sekaligus. Selain itu,, platform e-commerce memiliki kewajiban untuk menjamin keandalan informasi dalam sistemnya guna memberikan perlindungan konsumen yang efektif dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Polluter Pays Principle in Environmental Dispute Resolution: An Analysis of Liability for Compensation and Environmental Restoration

2026-11-04T12:05:32+00:00

The Polluter Pays Principle (PPP) is a fundamental principle of environmental law that places responsibility for environmental pollution and/or damage on the party causing the harm. In environmental dispute resolution, the application of PPP extends beyond compensation for injured parties to include the obligation to restore damaged environmental functions. This study aims to examine the regulation of PPP in environmental dispute resolution in Indonesia, analyze its application in judicial reasoning in environmental dispute decisions, and assess the extent to which its implementation reflects polluter responsibility for both compensation and environmental restoration. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, court decisions, scientific journals, books, and previous studies, and were analyzed using a qualitative-descriptive approach. The findings demonstrate that PPP has a legal basis under Indonesia’s Environmental Protection and Management Law (UUPPLH), particularly through provisions concerning compensation, specific remedial measures, and strict liability. Judicial decisions indicate that polluter liability may encompass both monetary compensation and environmental restoration. Nevertheless, its implementation remains suboptimal due to challenges in calculating ecological losses, determining the appropriate amount of compensation, and enforcing environmental restoration. Therefore, the implementation of PPP requires further strengthening to ensure that polluter liability adequately addresses both the economic and ecological dimensions of environmental damage.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Kabupaten Pati

2026-11-07T07:07:45+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam praktik jual beli tanah tanpa sertifikat di Kabupaten Pati. Fenomena ini masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiadaan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah memperbesar risiko terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli tanah tanpa sertifikat di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi lapangan dan wawancara kepada pihak terkait, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat masih lemah, mengingat banyak transaksi yang hanya didasarkan pada bukti administrasi sederhana seperti akta jual beli di bawah tangan. Pemerintah daerah telah melakukan upaya berupa sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah, namun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Diperlukan penguatan regulasi dan pelayanan pendaftaran tanah yang lebih efektif untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat.

Cukupkah Kerelaan (‘An-Taradhin) Tanpa Transparansi? Praktik Makelar Barang Bekas di Pasar Senggol Pekalongan dalam Perspektif Akad Samsarah

2026-11-11T14:38:37+00:00

Praktik makelar dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan menunjukkan adanya ketidakjelasan peran perantara serta penyesuaian harga secara sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan terkait transparansi, asas kerelaan (an-taradhin), dan perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi melalui makelar serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar berlangsung secara informal dan didasarkan pada kebiasaan (‘urf). Imbalan makelar diperoleh melalui selisih harga atau pemberian jasa tanpa kesepakatan tertulis di awal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk ‘urf shahih dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022. Namun, pengambilan keuntungan berlebihan (ghabn) secara etis bertentangan dengan prinsip transparansi, meskipun transaksi tetap sah selama terpenuhi asas kerelaan (an-taradhin). Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar etika dan transparansi guna melindungi hak konsumen