Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandur Picak menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya pada bidang pembangunan desa, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya fungsi pengawasan, kesulitan dalam penyusunan perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan membangun komitmen bersama antara tim PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, tata kelola pemerintahan desa, dan fungsi strategis BPD dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program desa, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota BPD yang ditunjukkan melalui peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 72%, serta peningkatan penggunaan media digital administrasi desa sebesar 65%. Selain itu, partisipasi anggota BPD dalam forum musyawarah desa meningkat dari 60% menjadi 90% setelah pelaksanaan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis pelatihan partisipatif dan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan