Cukupkah Kerelaan (‘An-Taradhin) Tanpa Transparansi? Praktik Makelar Barang Bekas di Pasar Senggol Pekalongan dalam Perspektif Akad Samsarah

Abstract

Praktik makelar dalam jual beli barang bekas di Pasar Senggol Pekalongan menunjukkan adanya ketidakjelasan peran perantara serta penyesuaian harga secara sepihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan terkait transparansi, asas kerelaan (an-taradhin), dan perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi melalui makelar serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar berlangsung secara informal dan didasarkan pada kebiasaan (‘urf). Imbalan makelar diperoleh melalui selisih harga atau pemberian jasa tanpa kesepakatan tertulis di awal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk ‘urf shahih dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 151 Tahun 2022. Namun, pengambilan keuntungan berlebihan (ghabn) secara etis bertentangan dengan prinsip transparansi, meskipun transaksi tetap sah selama terpenuhi asas kerelaan (an-taradhin). Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar etika dan transparansi guna melindungi hak konsumen