Kewenangan Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Abstract

Dinamika bisnis global dan kompleksitas proyek konstruksi kerap memicu sengketa yang dipengaruhi oleh faktor multidimensi, seperti implikasi keuangan, persepsi keadilan, emosi, kepribadian, dan pertimbangan praktis. Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase sebagai mekanisme alternatif yang diamanatkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase. Kajian menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase memiliki keterkaitan dengan kejelasan klausul dalam perjanjian. Kasus seperti sengketa PT. Gajah Muda Perkasa dan kontraktor Bukittinggi mengungkap keraguan forum penyelesaian akibat klausul multitafsir yang menggabungkan arbitrase, mediasi, dan litigasi. Ketidaktegasan klausul berpotensi memicu litigasi, bertentangan dengan Pasal 11 UU Arbitrase yang melarang pengadilan campur tangan jika terdapat perjanjian arbitrase. Klausul ideal, seperti model Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), harus eksklusif, spesifik, dan menghindari dualisme forum. Penelitian ini menegaskan pentingnya merumuskan klausul arbitrase secara terperinci untuk mencegah ketidakpastian hukum. Implikasinya, para pihak dalam kontrak konstruksi perlu memastikan klausul dirancang jelas guna memfasilitasi penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan menghindari risiko sengketa berlarut di pengadilan. Temuan ini relevan bagi praktisi hukum, kontraktor, dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa konstruksi.